Melepas Jenderal Besar

Ketiga jenderal besar Indonesia sudah mangkat. Habis koleksi kita. Yang pertama, Jenderal Besar Sudirman, menerima anugerah itu jauh setelah ia meninggal. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution masih sempat mengenyam penghargaan itu meskipun sudah tak lagi bersentuhan dengan senjata dan pekerjaan militer. Yang terakhir, sang pemberi dan sang penerima, Jenderal Besar Soeharto mengembannya hingga akhir hayat. Ketika kita semua agak terlena oleh kabar membaiknya kondisi Pak Harto pekan lalu, ternyata malaikat elmaut duduk manis di sisi ranjangnya. Mungkin ada dialog panjang antara mereka, dalam sunyi sanubari, ketika seluruh isi harapan dipasrahkan, dan pelan-pelan ruh itu dipetik, entah seperti apa rasanya.

Senja yang teramat panjang menjadi bagian akhir episode kebesaran Soeharto. Ia, sesungguhnya, telah meredup cahaya kepemimpinannya sejak Ibu Tien, istrinya, meninggal tahun 1996. Dua tahun kemudian jenderal besar itu lengser oleh demonstrasi mahasiswa pembawa arus reformasi. Seolah-olah Ibu Tien adalah pusaka yang selalu membuat pamornya berpijar, senyumnya terkembang menenteramkan seluruh publik Nusantara, kebijakannya berpendar halus namun kuat, pengaruhnya mengakar hingga ke ujung serabut dusun nun jauh.

”Dulu, di zaman Pak Harto, harga sandang pangan murah, listrik masuk desa, jalan aspal sampai ke kelurahan di lereng gunung. Golkar memang hebat.”

Begitu sederhana cara berpikir para orang tua (tentu saja orang tua, melihat panjangnya usia pemerintahan Pak Harto) menghadapi carut-marut situasi politik di Indonesia sejak 1998. Harapan yang ditaruh di atas pundak penggerak reformasi—mulai dari Sri Bintang Pamungkas, Amien Rais, dan ribuan mahasiswa yang menghendaki perubahan—tak sepenuhnya berhasil. Justru tampak lebih kalut, tidak terorganisir. Dibukanya keran demokrasi oleh Presiden Habibie, membuat media massa lebih bebas ”mengumpat”, mendorong seluruh kasus korupsi yang berkelindan di sekitar kroni Pak Harto dituntaskan dengan gegas dan kasar. Ini memang sebuah risiko demokrasi. Namun sayangnya kebablasan, sehingga tak jelas mana yang benar-benar merujuk pada sistem keadilan secara hukum, mana yang hanya menjadikan kuda tunggangan politik.

Orang-orang itu, termasuk saya pada mulanya, memang menjadi sangat heran. Mengapa gejolak ekonomi tak kunjung usai sejak krisis dahsyat di tahun 1998? Mengapa suhu politik dengan merebaknya kembali puluhan partai justru seperti ”rebutan harta pampasan perang”? Politisi kita mendadak serupa bajak laut, bukan orang yang sebijak luas laut. Tenggat tagihan utang luar negeri datang bertubi-tubi. Dilanjutkan dengan pelbagai bencana yang bagai menagih giliran untuk dilunasi pula setelah perilaku manusia yang membabat hutan secara membabi-buta dan memenuhi bantaran sungai dengan permukiman liar. Apa daya kita? Jangankan daerah yang tak memiliki infrastruktur memadai, Jakarta saja akan tenggelam jika hujan deras turun lebih dari lima jam tanpa henti.

Oh, ternyata selama ini kita dimanjakan dengan subsidi pemerintah sehingga BBM dan harga pangan murah bukan main. Mungkin benar, Pak Harto bijak dengan membantu masyarakat menghirup kemudahan kehidupan di era pemerintahannya. Rencananya yang terpuji dengan program pembangunan lima tahun (Pelita), membuat MPR selalu bersatu-padu suara untuk mendukung kembali Pak Harto tetap menduduki tahta, terutama masa kepemimpinan Harmoko. Bantuan yang disalahgunakan, pada akhirnya. Ketika anak-anak bapak sudah mengerti dan terlibat dalam bisnis, semua iklim ekonomi dan perdagangan jadi agak aneh. Tetapi, tentu saja, saat itu seluruh menteri menyetujui setiap regulasi yang ”menyimpang”.

Para presiden berikutnya kehilangan daya saat tagihan utang luar negeri membengkak. Hasil pembangunan yang berlangsung bertahun-tahun diruntuhkan citranya. Seolah semua tak diperlukan lagi. Perombakan di mana-mana, betul-betul seperti perangai ombak. Bergulung-gulung suara partai begitu ragam, saling menyuarakan kebenaran. Begitu riuh sehingga kemudian dimunculkan harapan kepada yang tak teraba: kebutuhan ”ratu adil” atau ”satrio piningit” yang lahir dari kesunyian. Pada saat itu paranormal laris manis.

Sudahlah, penilaian apa pun kepada Sang Jenderal Besar bisa menjadi diskusi panjang yang tak habis-habis. Kita tahu, ada jasa besar dan petilasannya bermanfaat hingga kini, namun ada praktik penyimpangan di balik aturan main yang dibuatnya melalui pelbagai lembaga kenegaraan. Masyarakat di era reformasi menanggung seluruh beban utang dengan sedikit bingung dan putus asa. Sedikit demi sedikit harga-harga dinormalkan sesuai yang berlaku secara global, menyongsong pasar bebas. Kenyamanan rakyat mulai terusik. Kehidupan ekonomi mulai memberat. Api politik tak kunjung padam. Tak ada pemimpin yang benar-benar negarawan, masing-masing ingin menonjol. Oh, bising sekali Indonesia dengan ribuan pertanyaan dan pernyataan.

Apa pun yang terjadi, toh akhirnya peradilan bagi semua kasus Pak Harto tak selesai. Bapak kita itu tak punya apa-apa, menurut versi Cendana. Bapak kita itu punya simpanan triliunan rupiah di bank-bank luar negeri, itu versi Time. Siapa yang bisa dipercaya? Tak perlu terlalu percaya pada fakta yang selalu abu-abu itu. Orang tua yang selalu hangat menjadi pembicaraan pro-kontra itu telah wafat pukul 13:10 WIB pada hari Minggu 27 Januari 2008. Hari yang menjadi peringatan Holocaust Internasional atas ketetapan PBB di tahun 2005. Pak Harto berangkat ke tanah air penghabisan melalui Astana Giri Bangun, di Karanganyar Solo. Sebenarnya ”rencana perjalanan” itu sudah disiapkan sejak dua minggu lalu, ketika organ tubuh bagian dalam Pak Harto sudah sangat tergantung pada alat-alat canggih kedokteran.

Sekaya apa pun, seperkasa apa pun, setinggi apa pun ilmu yang dimiliki oleh manusia, tetap kalah oleh Sang Mahawaktu. Batas itu akhirnya sampai. Pak Harto konon tidak mewasiatkan apa pun, hanya (yang tercetus ke media massa) ingin dimakamkan di sisi sang istri sebelum jatuh waktu zuhur.

Senin pagi 28 Januari, ketika surya memancar dengan sumringah, iring-iringan jenazah mantan Presiden Republik Indonesia Jenderal Besar Purnawirawan Haji Muhammad Soeharto bertolak dari Cendana menuju Halim Perdanakusumah untuk terbang ke Surakarta. Saya sempat melihat ambulans yang membawa jasadnya. Saya sempat menyaksikan seorang di samping saya sesenggukan menangis sambil melambai kepada rombongan keluarga yang naik bis di belakangnya.

Apakah cerita akan selesai di sini? Mungkin saatnya ”mikul dhuwur mendhem jero”, junjung tinggi kebaikannya  dan timbun dalam-dalam keburukannya. Tanpa harus melupakan seluruh fakta berdarah yang pernah menghiasi perjalanannya. Apakah jejaknya berakhir hari ini? Wallahualam.  

(Jakarta, 28 Januari 2008, Kurnia Effendi, untuk Parle)