Zaman Emas Selebriti

Ada pertanyaan besar mengenai perubahan besar yang terjadi dalam tubuh partai politik akhir-akhir ini. Mengapa seperti gelombang sebuah musim, serta-merta sejumlah parpol merekrut para artis untuk diajukan sebagai calon legislator? Sebaliknya, mengapa sejumlah besar artis berbondong-bondong masuk menjadi anggota partai politik? Apakah mereka diterima secara welcome atau justru menjadi pesaing internal bagi anggota partai yang sedang meniti karier politiknya?

Sebetulnya kaum selebriti masuk ke tubuh partai politik lantas duduk di kursi parlemen, bukanlah hal baru. Setidaknya pada dua periode sebelumnya, sudah dimulai. Namun saat itu, masih erat kaitannya dengan keterwakilan bidangnya. Misalnya Sys NS dari Persatuan Artis Film Indonesia (Parfi) walau sempat gontok-gontokan dalam organisasi internalnya, akhirnya duduk di kursi DPR untuk persoalan budaya. Selain Sys, ada juga Rhoma Irama (sebagai utusan golongan), Rano Karno (Golkar), disusul Sophan Sophiaan (PDI Perjuangan).

Kini yang sedang duduk sebagai anggota legislatif periode 2004-2009, antara lain Adjie Massaid, Angelina Sondakh, Marissa Haque, Guruh Soekarnoputra, Nurul Qomar, Deddy Soetomo. Marissa Haque melalui posisinya berusaha memperjuangkan para calon jemaah haji dari kesulitan prosedur untuk perjalanan ibadahnya.

Seorang artis tentu mengandalkan kepopulerannya. Populer terkait erat dengan massa yang mengidolakan, jumlah publik yang mengelu-elukan. Dengan logika sederhana, artis yang masih banyak penggemarnya lebih mudah merebut simpati suara ketimbang tokoh yang mungkin harus bekerja lebih keras untuk mengkampanyekan jati-dirinya. Soal kapabilitas saat ini bisa jadi nomor dua setelah popularitas. Kinerja partai politik tampaknya sedang berubah, kini lebih mengedepankan perolehan simpati massa terlebih dulu baru kemudian ”menjual” program. Barangkali dengan cara seperti itu, laju ”kendaraan” politiknya menjadi lebih cepat.

Pada sisi lain, pilkada juga menjadi sasaran ”karier” kedua bagi selebriti selain bidang keartisannya. Demam memilih wakil (gubernur, walikota, dan bupati) dari kalangan artis, seolah menjadi tren tersendiri. Politik sedang melumuri dirinya dengan warna glamour, dan menunjukkan sisi wanginya. Bayangkan saja, politik yang sering dipandang ”kotor” berubah menjadi entertainment situation.

Nama-nama selebriti yang terjun ke bidang pemerintahan, antara lain Dede Yusuf (Wagub Jawa Barat), Rano Karno (Wakil Bupati Tangerang), Syaipul Jamil dan Helmi Yahya bersiap-siap untuk wilayah Serang dan Palembang. Sementara Marissa Haque yang tersingkir oleh Ratu Atut di Banten, sempat menggugat soal ijazah palsu kompetitornya.

Dengan fakta di atas, selebriti naik ke pentas politik memang bukan hal baru. Siapa tahu itu juga terjadi di negara lain. Yang terdengar populer tentu Ronald Reagan dengan latar belakang bintang film, Arnold Schwarzzenegger yang menjadi Gubernur Negara Bagian California, Clint Eastwood yang juga pernah menjadi petinggi pemerintah. Namun di Barat sana, masih lebih banyak seniman layar lebar atau penyanyi yang aktif dalam bidang sosial dan umumnya bergiat secara tidak tanggung-tanggung. Misalnya memberi perhatian khusus kepada penderita penyakit aids, penyakit kanker, perlindungan terhadap hewan langka, penggunaan bahan-bahan anti polutan, dan hal-hal unik lain.

Kembali kepada pertanyaan soal kemampuan, mau tidak mau mesti ditelusuri latar belakang pendidikannya. Setidaknya masih dapat diterima dengan akal sehat bila Nova Riyanti Yusuf (seorang novelis, juga dokter yang sedang menempuh spesialisasi kesehatan jiwa) mengabdikan dirinya dalam Partai Demokrat. Ia merasa prihatin terhadap manusia yang tersisih karena menderita skizofrenia. Padahal dalam pelbagai survei menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sedang dalam keadaan ”sakit”. Ketahanan mental yang menurun akibat tekanan ekonomi dan sosial membuat terpuruknya kualitas kehidupan. Secara tidak langsung kondisi itu diciptakan oleh pemerintah (melalui serangkaian kebijakan), ditambah dengan permasalahan hukum yang tidak menegakkan keadilan. Dari sisi itu, Nova tergerak untuk turut ambil bagian sebagai wakil yang memperjuangkan kesehatan bangsa. Ia bahkan bercita-cita merancang undang-undang perlindungan terhadap penderita skizofrenia.

Bagaimana dengan Rieke Dyah Pitaloka di tubuh partai politik PDI Perjuangan? Dalam obrolan singkat, ia memang ingin memperbaiki nasib orang pinggiran mulai dengan hak pendidikan mereka. Ia mengawali gerakannya melalui yayasan yang dibentuk dengan membuat perpustakaan di wilayah pengungsian korban lumpur Lapindo tahun yang lalu. Ia menganggap visinya sama dengan PDIP sehingga ke dalam parpol itulah dia melebur.

Kelihatannya hanya segelintir selebriti yang memang berkonsentrasi penuh dengan visi politiknya ketika memasuki tubuh parpol. Banyak yang lebih memanfaatkan kesempatan, bagai gayung bersambut atas kebutuhan massa dan kemampuan menghimpun massa. Bagaimana nanti perjalanan partai politik itu ke depan dengan sejumlah artis menjadi calon wakil rakyat, sesungguhnya akan memberatkan tugas pemimpin partai. Ia terbantu secara pengumpulan massa, mungkin, namun membutuhkan pembelajaran yang ekstra keras terhadap para seniman untuk sadar politik.

Kini sederet nama artis dan idola publik telah menjadi calon legislator. Mulai dari Nurul Arifin (selama ini aktif dalam kegiatan penyuluhan aids), Tantowi Yahya, Mandra, Mat Solar, Marini Zumarnis, Puput Novel, Krisna Mukti, Adrian Maulana, Okky Asokawati, Akri Patrio, Ikang Fawzy, Derry Drajat, Wulan Guritno, Nicky Astria, Evi Tamala, Ratih Sanggarwati, Pangky Suwito, Clara Shinta, Henidar Amroe, Ita Mustafa, Mara Karma, Miing Bagito, sampai binaragawan Ade Rai.

Ketika melihat mereka bicara urusan bidang keartisan yang seharusnya sudah dikuasai, masih terdapat banyak kegagapan. Bagaimana mereka dapat secara diplomatis bicara di depan publik dengan muatan politik? Mereka tentu harus menjadi duta konstituennya dalam menjalankan rencana kerja dan cita-cita jangka panjang. Hal lain yang lebih penting: mereka sedang mewakili sejumlah masyarakat untuk memperjuangkan aspirasi.

Dari sisi kompetisi internal, friksi bisa saja terjadi. Tokoh politik yang membangun kariernya dari bawah mulai dengan pembenahan partai, bisa patah hati oleh datangnya anggota baru yang langsung menggeser posisi. Apabila nanti kegiatan keartisan akhirnya mendominasi waktu mereka, sehingga kewajiban sebagai wakil rakyat menjadi nomor dua, akan muncul persoalan baru. Itulah hal yang akan menjadi beban pemimpin partai. Langkahnya mengambil perolehan suara dengan jalan pintas ”melamar” orang-orang populer harus diimbangi dengan kompetensi yang dibutuhkan sebagai modal. Di sini, integritas dipertaruhkan.

Namun tak dapat dipungkiri bahwa sekarang ini zaman keemasan bagi kaum selebritas. Jangan sampai menjadi bumerang bagi parpol yang merekrutnya. Jangan pula menimbulkan kontraproduktif, sementara profesi artis membutuhkan waktu yang tak sedikir.

(Kurnia Effendi)